Sejarah Indonesia mencatat bahwa di negara ini pernah dilaksanakan sebuah sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin. Sistem sebelumnya dinamakan Demokrasi Parlementer. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi perubahan orientasi sistem politik yang hendak dikembangkan. Bila pada masa sebelumnya (Parlementer), sistem politik berorientasi pada demokrasi multi partai, di mana partai-partailah kekuatan utama politik, maka di masa Terpimpin partai-partai justru diperlemah.

Transisi menuju sistem baru ini mengubah konfigurasi kekuatan-kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno yang sebelumnya hanya seorang kepala negara berubah menjadi kepala pemerintahan, kekuatan militer juga menjadi semakin kuat karena lebih banyak mempengaruhi kebijakan. Bersama-sama, dua kekuatan ini menjadi penguasa Demokrasi Terpimpin. Dua kekuatan itu pula yang membubarkan Masyumi dan PSI. PKI berhasil masuk ke pemerintahan karena mendapat dukungan dari Soekarno. Partai-partai lainnya yang pernah berjaya di era Demokrasi Parlementer menjadi tak berdaya di hadapan penguasa. Mereka bisa diakomodir dengan syarat mendukung semua program pemerintah.

Salah satu kekuatan politik yang bertahan dalam transisi menuju Demokrasi Terpimpin adalah NU. Partai Islam ini bertahan karena mau menerima gagasan Demokrasi Terpimpin. Para pemimpinnya beranggapan bahwa kebutuhan politik saat itu adalah mempertahankan posisi NU di tengah percaturan politik nasional. Dalam pandangan mereka politik adalah sarana utama untuk mewujudkan kepentingan keagamaan dan melayani umat. Selama masa transisi hingga pelaksanaan Demokrasi Terpimpin partai ini banyak menggunakan politik akomodasi sebagai strategi. Ketua umum NU saat itu adalah Idham Chalid.

Penelitian ini bermaksud menelaah pemikiran Idham tentang Demokrasi Terpimpin, dan konteks sosial politik di mana pemikiran tersebut muncul. Penelitian ini juga mencakup implikasi dari pemikiran ini bagi NU di kemudian hari.

Hal-hal tersebut di atas ditemukan dengan menggunakan pendekatan historis. Data-data tertulis maupun hasil wawancara dijadikan sumber untuk kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif.

Menurut Idham, menerima Demokrasi Terpimpin tidaklah bertentangan dengan ideologi Islam. Selain karena alasan-alasan politis, Idham beralasan bahwa konsep Demokrasi Terpimpin yang menonjolkan musyawarah mufakat sejalan dengan syu>ra. Dengan pemikiran tersebut Idham melegitimasi keputusan NU untuk mendukung sistem Demokrasi Terpimpin.

Pemikiran Idham berbeda dengan rekan-rekannya dari Partai Masyumi. Mereka menolak gagasan Demokrasi Terpimpin karena menganggapnya sistem yang tidak demokratis. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Hatta juga mengkritik keras tindakan-tindakan Soekarno sebagai “tidak konstitusional” bahkan merupakan “coup d’etat” dan telah menjadi diktator yang didukung kelompok tertentu.

--> download skripsi